BPBD Kota Solok Ikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah yang diselenggarakan di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi

BPBD Kota Solok Ikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah yang diselenggarakan di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minima dan Permendagri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
BPBD Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Huruf u,v dan w memiliki SPM :
u. pelayanan informasi rawan bencana;
v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 
dengan indikator sasaran sesuai dengan lampiran Permendagri 100 Tahun 2018 adalah 
1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Target Capaian 100%. Batas Waktu Capaian Setiap Tahun.
2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Target Capaian 100%. Batas Waktu Capaian Setiap Tahun.
3. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Target Capaian 100%. Batas Waktu Capaian Setiap Tahun.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, diatur oleh Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bedasarkan Pasal 3 Permendagri 101 tahun 2018
Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah
kabupaten/kota meliputi:
a. pelayanan informasi rawan bencana;
b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Sedangkan dalam Pasal 4 dijelaskan Kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh BPBD Setiap tahunnya minimal :
(1) Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:
a. penyusunan kajian risiko bencana; dan
b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.
(2) Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit memuat:
a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
b. pembuatan rencana kontinjensi;
c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
(3) Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat:
a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
b. respon cepat darurat bencana;
c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

Bagikan Melalui

Leave a Reply

Close Menu